Cari Artikel Disini
Diplomasi apa Perang?
Satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menyatakan perang melawan Malaysia adalah kekuatan aliansi internasional.
Apabila Indonesia menyatakan perang terhadap Malaysia, maka Inggris dan Australia tak akan tinggal diam. Sebab Malaysia merupakan salah satu anggota negara persemakmuran di bawah komando Inggris dan sekutunya Australia.
“Kalau perang pasti Inggris dan Australia akan bantu Malaysia, sementara negara-negara Islam belum tentu bantu Indonesia karena Malaysia juga negara berpenduduk Muslim. Posisi Indonesia terjepit,” ujar pemerhati pertahanan Ade Daud NasutionJumat (27/8).
Kekuatan aliansi internasional sangatlah menentukan untuk bisa memenangi pertempuran. Sebab dalam pergaulan internasional saat ini tak ada negara yang hidup sendiri.
“Indonesia hanya akan mengandalkan PBB sebagai pelindungnya, negara-negara Islam akan mengambil posisi netral. Harapan lain adalah Rusia dan China,” ujar Ade.
Sebagaimana diberitakan, hubungan Indonesia dan Malaysia makin memanas pasca aksi demonstrasi pelemparan kotoran manusia (tinja) ke pekarangan kantor Kedubes Malaysia di Jakarta, Senin (23/8). Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Sri Anifah Aman mengeluarkan pernyataan keras terhadap sikap Indonesia. “Indonesia harus melakukan sesuatu guna memastikan unjuk rasa bisa dikendalikan, sebelum Malaysia kehilangan kesabaran.”
Konfrontasi Rugikan RI, Lebih Baik Desak Malaysia Minta Maaf
Meradangnya hubungan Indonesia-Malaysia memunculkan banyak desakan kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas. Daripada melakukan konfrontasi terbuka, sebaiknya pemerintah mendesak Malaysia untuk meminta maaf kepada Indonesia.
“Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Malaysia untuk minta maaf kepada Indoneisa. Ini sesuatu yang biasa terjadi dalam hubungan bilateral,” ujar pengamat hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Djawahir Tantowi, Jumat (27/8/2010).
Menurut Djawahir, melakukan tindakan konfrontasi tidak akan menguntungkan Indonesia sama sekali. Segala urusan luar negeri Indonesia akan terbengkalai jika kita tetap memaksakan untuk berkonfrontasi.
“Saya melihat tindakan diplomasi yang bersifat konfrontasi tidak menguntungkan. Pertama, kalau kita menarik duta besar, kerugian kita akan terjadi sebuah kekosongan tugas-tugas kenegaraan. Terkait pemberian izin visa, bisnis, termasuk hubungan bilateral terganggu,” jelas Djawahir.
Kedua, lanjut Djawahir, Indonesia merugi karena masalah bangsa ini adalah masalah ekonomi. Sementara Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri.
“Ketiga jika pemutusan hubungan diplomatik dan penarikan dubes dilakukan, lobi penyelesaian menyangkut perbatasan, tidak akan tergarap. Tentu women traficking dan illegal logging dimana pengawasan Indonesia sangat lemah, tidak selesai,” jelasnya.
Dari segi ekonomi, Djawahir menjelaskan Indonesia belum siap jika benar-benar terjadi konfrontasi. Misalnya saja rencana penarikan TKI besar-besaran, kemudian di Indonesia akan menjadi beban karena pemerintah belum siap menyediakan lapangan pekerjaan.
“Sebaliknya, pengusaha Malaysia yang memiliki investasi Kelapa Sawit misalnya, mengalami hambatan juga. Sungguh akan membuat gangguan ekonomi,” paparnya.
Migrant Care: TKI Bisa Jadi Amunisi Melawan Malaysia
Indonesia bisa menggertak Malaysia dengan menarik semua TKI yang menjadi motor bisnis negeri itu. Tinggal pemerintah berani tidak melakukan itu.
“TKI itu kan WNI, dan mereka selama ini tidak meragukan nasionalisme. Meski selama ini mereka terbelenggu atas sikap tidak tegas pemerintah, saya pikir mereka akan mendukung pemerintah dan ini akan menjadi amunisi,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Jumat (27/8/2010).
Menurut Anis, 2,2 juta TKI legal dan ilegal di Malaysia bisa jadi tidak akan menunggu untuk ditarik jika hubungan kedua negara makin memanas. Apalagi di negeri jiran itu, TKI kerap didiskriminasi sebagai Indon, diberi upah rendah, dan sebagainya.
TKI yang pulang dari Malaysia, bisa dikirimkan ke negara lain yang lebih menghormati hak asasi manusia seperti Hong Kong. Saat ini ada 42 negara tujuan tempat tujuan TKI.
“Untuk apa kita mempertahankan warga negara kita yang bekerja di suatu negara kalau negara itu tidak menghormati hak asasi itu,” kata Anis.
Anis menambahkan, selama ini terbentuk paradigma dari Malaysia bahwa Indonesia yang membutuhkan negara itu. Padahal Malaysia yang membutuhkan Indonesia.
Dia membenarkan statemen Dubes RI di Malaysia, Da’i Bachtiar, bahwa jika TKI ditarik maka perkebunan di Malaysia akan kolaps. “Betul omongan Pak Bachtiar. Kalau saja pemerintah berani ambil sikap itu,” ungkap Anis.
Saat ditanya etis tidaknya jika TKI dijadikan senjata untuk penyelesaian masalah itu, Anis menyatakan hal itu tidak masalah.
“Tapi jangan gertak sambal doang, harus serius juga. Ini bukan persoalan etis atau tidak etis, ini persoalan kedaulatan,” tutup Anis.
Malaysia Mengancam, Leadership Absen
Ancaman travel advisory dari pemerintah Malaysia memang menunjukkan diplomasi Malaysia yang keluar konteks. Namun sikap pemerintah RI juga mencerminkan kurangnya kepemimpinan nasional yang kuat. Saatnya, evaluasi dan koreksi.
Suka tidak suka, rencana ancaman travel advisory oleh pemerintah Malaysia merupakan diplomasi selangkah lebih maju. Di sisi lain, justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan yang dipicu penangkapan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wakil DPR RI Pramono Anung menegaskan agar Indonesia memberi warning yang lebih keras kepada Malaysia setelah terucapnya rencana travel advisory oleh pemerintah Malaysia.
Ia pun berharap, agar presiden memimpin langsung diplomasi dalam menyelesaikan persoalan Malaysia-Indonesia. “Akan jauh lebih elok jika presiden langsung yang memimpin diplomasi dengan Malaysia,” tegasnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8).
Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan ini menegaskan figur Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang dikenal sebagai diplomat ulung seharusnya tidak selalu menerapkan soft diplomacy. “Untuk hal substansi Pak Marty jangan kalem. Harus ada kejutan diplomasi ke Malaysia,” tandasnya.
Sementara terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai pemerintah Indonesia cenderung bersikap inferior dalam menyelsaikan persoalan antara Indonesia dengan Malaysia. Din menegaskan, dalam kasus penangkapan tiga staf KKP terdapat tanggungjawab presiden sehingga tidak bisa menyalahkan menterinya.
“Saya prihatin sebagai top leader beliau tidak mengambil langkah. Padahal SBY responsif terhadap isu-isu kecil seperti video pornografi. Tapi masalah stategis beliau tidak mengadakan jumpa pers, diam saja,” sesal Din ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (26/8).
Din menyayangkan sikap Presiden yang justru menyalahkan para pembantunya dalam merespons setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Menurut Din, menteri-menteri saat ini justru dalam posisi gamang. “Karena dalam psikologi kepemimpinan yang menunggu,” tegasnya.
Terkait hubungan kedua negara bertetangga, Din menegaskan seharusnya Malaysia menyadari sikapnya yang cenderung arogan dan tidak bersahabat itu justru akan merugikan untuk jangka panjang. “Harus diakui, Indonesia merupakan negara besar. Malaysia jangan memandang remeh, apalagi menampilkan sikap Orang Kaya Baru (OKB),” tandas Din.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menegaskan kasus Malaysia-Indonesia yang muncul saat ini karena disebabkan kualitas kepemimpinan nasional yang tidak kuat.
“Dulu era Pemerintahan Presiden Gus Dur hampir tidak ada masalah Indonesia dengan Malaysia karena ada kepemimpinan yang kuat,” ujar Adhie yang juga mantan Jubir Kepresidenan era Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid ini.
Adhie menilai, saat ini bukan leadership yang ada di semua tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah. Justru yang muncul, sambung Adhie, dealer yang menjadi makelar dalam pemerintahan. “Saat ini tidak ada leader, tapi dealer yang menjadi makelar di kepemimpinan kita,” tandasnya.
Terkait kinerja Menlu Marty Natalegawa, Adhie menilai sulit memunculkan diplomasi yang berani dan memiliki kecapakan negosiasi dengan menteri luar negeri negara-negara lainnya. “Hal ini diperparah dengan presiden yang memiliki kualitas staf yang tidak memiliki leadership. Situasi ini tidak bisa diperpanjang,” tegas Adhie.
Detik.com
Inilah.com
Label : ganyang malaysia • malingshit • malingsial •
Artikel Terkait- Batik Ditetapkan UNESCO Sebagai Warisan Budaya Indonesia
- International Summit 2010
- Waspada Nigerian Sweetheart Scam
- Ternyata Indonesia Pengakses Pornografi Terbesar Kedua Didunia
- Siapa sih yang tidak Pernah Berzina?
Temukan HonG.WeB.iD di Facebook
sya hrap presiden sby harus brsikap tegas trhadap
malaysia…..
klau tdk bsa brskap tegas presiden SBY d gantikan sja
dengan orang yg lbh tegas,
dan kedalautan negara hrus di jga apa pun terjadi
jngn di injak2 oleh negara lain .